Home > Kebijakan

Indonesia Siap Antisipasi Dampak Penutupan Selat Hormuz

Dengan dinamika geopolitik yang sangat cepat, pemerintah dan Pertamina sepakat untuk tetap menjaga stabilitas pasokan energi di dalam negeri melalui diversifikasi sumber dan penguatan infrastruktur.
 Sumber:
Sumber:

ShippingCargo.co.id, Jakarta— Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa pemerintah akan segera berkoordinasi dengan Pertamina guna merespons potensi krisis energi global jika Selat Hormuz ditutup akibat konflik Iran-Israel.

Dalam sesi tanya jawab di Jakarta Geopolitical Forum IX (24/6/2025), Bahlil menekankan bahwa sekitar 30 persen minyak mentah dunia melewati Selat Hormuz, termasuk suplai yang menuju Indonesia. "Besok saya akan rapat dengan Pertamina untuk membahas langkah taktis menghadapi dinamika global ini," ujarnya.

Potensi penutupan Selat Hormuz kembali mencuat setelah Iran membalas serangan udara AS ke fasilitas nuklirnya dengan menargetkan pangkalan militer AS di Qatar. Parlemen Iran disebut telah menyetujui opsi penutupan selat, meski keputusan akhir berada di tangan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran.

Fadjar Djoko Santoso, VP Corporate Communication Pertamina, menyebut perusahaan sudah bersiap menghadapi skenario terburuk. Langkah yang diambil antara lain pengalihan rute kapal tanker melalui jalur aman di Oman dan India. “Kami sudah tingkatkan pemantauan, dan semua kapal Pertamina yang berlayar internasional dalam kondisi aman,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa sistem pasokan minyak Indonesia bersifat fleksibel. Artinya, Pertamina tidak hanya bergantung pada kawasan Timur Tengah, tetapi juga memiliki pasokan dari Afrika, Amerika Latin, dan wilayah lain.

Sementara itu, praktisi migas Hadi Ismoyo menilai bahwa Indonesia harus mengurangi ketergantungan terhadap BBM impor. “Program konversi BBM ke gas yang sempat digagas era Presiden SBY perlu dihidupkan kembali,” katanya, per Republika.

Menurut Hadi, Indonesia memiliki cadangan gas melimpah yang belum dioptimalkan. Ia mendorong percepatan pembangunan infrastruktur gas seperti Terminal FSRU dan jaringan pipa dari kawasan timur ke Jawa untuk menekan impor dan menjaga ketahanan energi nasional.

Dengan dinamika geopolitik yang sangat cepat, pemerintah dan Pertamina sepakat untuk tetap menjaga stabilitas pasokan energi di dalam negeri melalui diversifikasi sumber dan penguatan infrastruktur.

× Image