ShippingCargo.co.id, Jakarta—Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Laut menegaskan bahwa operasional penyeberangan logistik di lintas Ketapang–Gilimanuk tetap berjalan normal dan tertib, meskipun terjadi antrean kendaraan logistik di jalan menuju pelabuhan. Penegasan ini penting di tengah kekhawatiran pascainsiden KMP Tunu Pratama Jaya.

Dirjen Perhubungan Laut, Muhammad Masyhud, menyatakan bahwa kemacetan terjadi sebagai bagian dari kebijakan korektif untuk memastikan seluruh kapal laik laut, demi menjaga keselamatan pelayaran nasional. Hingga 17 Juli 2025, 45 dari 54 kapal telah lulus inspeksi dan kembali beroperasi, sementara kapal eks LCT yang diberikan dispensasi hanya diizinkan beroperasi dengan batasan—maksimal 75% kapasitas dan tanpa penumpang.

Dalam konteks logistik maritim, langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap keselamatan sebagai fondasi efisiensi rantai pasok. Pengaturan ketat muatan dan kendaraan memperkecil risiko kecelakaan laut, yang dapat berdampak besar pada arus distribusi barang di wilayah timur Indonesia.

Optimalisasi operasional juga diterapkan. KMP Portlink VII dan KMP Liputan XII digunakan sebagai armada tambahan di buffer zone, dan waktu sandar kapal di Pelabuhan Gilimanuk telah dipangkas menjadi 15 menit per kapal. Strategi TBB (Tiba–Bongkar–Berangkat) turut diberlakukan jika dibutuhkan, menunjukkan fleksibilitas dalam menangani lonjakan arus logistik.

Cuaca yang kondusif turut mendukung kelancaran, meski kemacetan di jalur darat sekitar Terminal Sritanjung masih perlu ditangani. Pemerintah mengimbau pengemudi logistik untuk mematuhi arahan petugas guna menjaga stabilitas operasional.

Keselamatan dan kelancaran logistik laut adalah prioritas, dan Ditjen Hubla menegaskan komitmennya dalam mempercepat normalisasi layanan demi meminimalkan dampak pada masyarakat dan sektor industri.