ShippingCargo.co.id, Jakarta— Pemerintah Thailand tengah bersiap menghadapi dampak serius dari kebijakan tarif terbaru Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Menteri Keuangan Thailand, Pichai Chunhavajira, mengakui bahwa negaranya akan mengalami guncangan ekonomi, khususnya di sektor ekspor, akibat penerapan tarif sebesar 36 persen yang diberlakukan terhadap berbagai komoditas ekspor utama ke AS.

“Berapa pun besarannya, jika tarif kami masih seimbang dengan pesaing dagang, dampaknya bisa diminimalkan,” ujar Pichai dalam sebuah forum kebijakan di Bangkok. Namun demikian, ia juga menegaskan bahwa negosiasi sedang diupayakan untuk menyelaraskan tarif ekspor Thailand agar tidak tertinggal dibanding negara tetangga.

Thailand bukan satu-satunya negara Asia Tenggara yang terdampak. Kamboja menghadapi tarif tertinggi yakni 49 persen, diikuti Vietnam (46 persen), Indonesia (32 persen), dan Malaysia (24 persen). Semua negara ini tengah berpacu dengan waktu sebelum moratorium tarif AS berakhir pada Juli 2025, per Republika.

Tarif baru sebesar 10 persen terhadap hampir seluruh barang impor ke AS diumumkan Trump pada 2 April sebagai bagian dari kebijakan “America First” versi keduanya. Tak hanya itu, ia juga menerapkan tarif timbal balik terhadap negara-negara dengan neraca perdagangan surplus terhadap AS.

Langkah- langkah proteksionis ini memberikan tekanan tambahan pada pelabuhan-pelabuhan ekspor utama Asia Tenggara, yang bergantung pada jaringan ke pasar AS. Biaya logistik diprediksi melonjak, mengingat tarif tersebut dapat mendorong pengalihan jalur ekspor, diversifikasi pasar, hingga negosiasi ulang kontrak pengiriman.

Langkah Thailand dan negara-negara ASEAN lainnya dalam merespons kebijakan ini akan menjadi ujian nyata kemampuan diplomasi dagang regional. Pasalnya, ASEAN perlu jaga daya saing ekspor-impor mereka — sembari jaga stabilitas ekonomi domestik —di tengah situasi geopolitik global yang makin tidak menentu.