Home > Kebijakan

Otoritas Terusan Panama Peringatkan Akuisisi MSC dan BlackRock

Kekhawatiran juga datang dari para pesaing MSC di industri pelayaran, yang menyebut kesepakatan ini berpotensi menciptakan praktik monopoli dan dominasi tarif transshipment.
Ilustrasi kapal ketika melewati Kanal Panama. Sumber: Freepik
Ilustrasi kapal ketika melewati Kanal Panama. Sumber: Freepik

ShippingCargo.co.id, Jakarta– Kepala Otoritas Terusan Panama (ACP), Ricaurte Vásquez Morales, menyampaikan kekhawatiran serius atas rencana akuisisi senilai $23 miliar oleh Mediterranean Shipping Company (MSC) dan perusahaan investasi AS BlackRock. Menurutnya, kesepakatan tersebut dapat mengancam prinsip netralitas Terusan Panama dan menurunkan daya saing Panama dalam perdagangan global.

Kesepakatan tersebut melibatkan pengambilalihan 43 pelabuhan di 23 negara, termasuk dua terminal strategis di Panama—Balboa dan Cristobal—yang terletak di kedua sisi Terusan Panama. Jika finalisasi tetap berjalan sesuai rencana, MSC, yang merupakan perusahaan pelayaran terbesar di dunia, akan menguasai jaringan pelabuhan global dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.

“Jika satu entitas menguasai pelabuhan di kedua sisi kanal, maka prinsip netralitas akan terganggu,” ujar Vásquez. Marine insight melansir apabila Vásquez menambahkan kalau keputusan tersebut bisa membuat operator pelayaran lain, umumnya pesaing, berpindah ke pelabuhan yang dikendalikan MSC, sehingga merugikan trafik kanal.

Netralitas Terusan Panama sendiri dijamin melalui traktat dengan AS sejak tahun 1977 di masa pemerintahan diktator Omar Torrijos. Traktat Torrijos-Carter menegaskan bahwa kanal Panama harus terbuka dan tidak memihak untuk kapal dari negara mana pun.

Sementara itu, Presiden AS Donald Trump menyebut akuisisi tersebut sebagai “kemenangan bagi Amerika” karena mengurangi pengaruh Tiongkok di Panama. CK Hutchison Holdings asal Hong Kong saat ini masih memiliki pelabuhan-pelabuhan tersebut.

Namun, Tiongkok dikabarkan sangat menentang penjualan itu, hingga memicu penyelidikan oleh regulator antitrust SAMR. Menanggapi situasi ini, Vásquez mendorong agar ACP mempercepat proyek pembangunan terminal baru di Pelabuhan Corozal di sisi Pasifik. Proyek ini sebelumnya tertunda, namun kini dinilai sebagai solusi untuk mengurangi ketergantungan terhadap operator luar.

Selain isu kepemilikan pelabuhan, ACP juga berada di bawah sorotan otoritas AS menyusul krisis air di tahun 2023 yang mengurangi kapasitas kanal. Komisi Maritim Federal AS (FMC) menyebut pengelolaan kanal sebagai “prioritas utama”, dan memantau alokasi slot transit serta kenaikan tarif yang diterapkan.

Sebagai langkah jangka panjang, ACP bekerja sama dengan Korps Zeni Angkatan Darat AS untuk membangun bendungan baru di Sungai Indio guna menjaga stabilitas air kanal.

Tak hanya itu, ACP juga mempertimbangkan membangun pipa LPG sepanjang kanal. Pipa ini akan memungkinkan kapal menurunkan muatan seperti gas cair di satu sisi kanal dan memuat ulang di sisi lainnya. Dengan begitu, kapasitas kanal bisa digunakan lebih efisien, terutama untuk angkutan LNG yang permintaannya meningkat di Asia.

Mengenai permintaan agar kapal militer AS bisa melintasi kanal secara gratis, Vásquez menegaskan hal itu tidak dimungkinkan secara hukum. “Bahkan kapal militer Panama pun tetap membayar,” ujarnya.

Dengan tekanan geopolitik, krisis iklim, dan dinamika persaingan pelabuhan global, ACP kini berpacu untuk menjaga posisi strategis Terusan Panama sebagai jalur vital perdagangan dunia. Pasalnya,kekhawatiran juga datang dari para pesaing MSC di industri pelayaran, yang menyebut kesepakatan ini berpotensi menciptakan praktik monopoli dan dominasi tarif transshipment.

× Image