ShippingCargo.co.id, Jakarta— Percepatan operasional Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu menjadi tonggak penting dalam normalisasi konektivitas laut menuju Pulau Enggano. Melalui pengerukan alur pelayaran, pemeriksaan kelaiklautan kapal, dan sinergi antarlembaga, pemerintah berkomitmen menghadirkan layanan transportasi laut yang aman dan berkelanjutan.

Seiring pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan dan Normalisasi Transportasi Pulau Enggano, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui KSOP Kelas III Pulau Baai terus mengakselerasi pemulihan akses pelayaran. Fokus utama diarahkan pada penyelesaian tahap pertama pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Pulau Baai dan pemeriksaan teknis 17 kapal yang terhambat sedimentasi.

Hasil inspeksi mencatat bahwa 12 kapal dinyatakan laik laut, sementara 5 lainnya belum memenuhi syarat, sebagian besar karena dokumen sertifikasi yang telah kedaluwarsa. Proses verifikasi ini menjadi langkah krusial menjelang pembukaan alur pelayaran pada awal Juli 2025, per situs resmi Ditjen Hubla.

Kepala KSOP, Petrus C. Maturbongs, menyatakan bahwa penyesuaian operasional terus dilakukan demi menjamin pelayanan masyarakat Enggano tetap berjalan. Salah satu strategi adalah mengaktifkan kembali trayek perintis KMP. MH Thamrin serta mengoptimalkan rede transport dengan KMP Pulau Telo. Kapal ini didampingi oleh kapal negara KN. P.359 dan KN. P.5262, dalam koordinasi lintas instansi seperti BPTD, TNI AL, Basarnas, dan Polairud.

Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, menegaskan bahwa persoalan utama di Enggano bukan kelangkaan bahan pokok, melainkan terbatasnya akses distribusi. “Dengan alur pelayaran yang kembali beroperasi, masyarakat bisa kembali memasarkan hasil bumi dan laut mereka,” ujarnya.

Di tengah dinamika cuaca dan tantangan teknis, pengawasan lapangan terhadap pengerukan alur oleh Pelindo terus ditingkatkan. Pengalokasian subsidi pelayaran sebagian kini difokuskan pada penyediaan BBM bagi kapal operasional.

Langkah-langkah ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam membangun konektivitas maritim yang tangguh, menjaga kelangsungan logistik. Selanjutnya, pemerintah juga perlu memastikan pelayanan transportasi laut tidak berhenti bagi masyarakat di wilayah terluar seperti Pulau Enggano.