ShippingCargo.co.id, Jakarta – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta W. Kamdani, mendesak pemerintah untuk menyusun kebijakan yang terintegrasi guna meredam dampak negatif dari tarif resiprokal yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Menurut Shinta, langkah ini krusial untuk menjaga stabilitas dan daya saing rantai pasok maritim Indonesia yang berpotensi terganggu.

Menanggapi kebijakan tersebut, Shinta menyatakan bahwa dunia usaha membutuhkan kepastian dan efisiensi, khususnya dalam biaya logistik dan produksi. Kenaikan tarif ekspor ke AS berisiko mengurangi volume pengiriman, yang secara langsung berdampak pada sektor pelayaran dan kepelabuhanan. Sebaliknya, biaya impor bahan baku yang tidak efisien akan memperlambat produksi, menciptakan efek domino pada seluruh mata rantai logistik.

Apindo mengapresiasi respons awal pemerintah, namun menilai masih ada ruang untuk perbaikan. Oleh sebab itu, ada usul dari Apindo yang cukup groundbreaking, seperti pengusulan sejumlah insentif fiskal dan nonfiskal yang dapat mengurangi struktur biaya industri.

Beberapa usulan yang relevan dengan sektor logistik dan pengapalan antara lain percepatan restitusi PPN dan pembebasan bea masuk untuk bahan baku industri tertentu. Kedua usul tersebut diharapkan yang dapat membantu menjaga daya saing produk ekspor.

Dunia usaha juga mendorong agar stimulus tidak hanya berfokus pada konsumsi, melainkan juga memperkuat sisi produksi. Hal ini penting untuk menjaga volume kargo yang diangkut, baik domestik maupun internasional.

"Respons kebijakan yang cepat dan terukur sangat penting agar tekanan ini tidak merambat ke sektor lain dan menimbulkan gangguan jangka panjang pada struktur industri nasional," tegas Shinta, seperti dilansir oleh Republika. Tanggapan ini menekankan perlunya kolaborasi lintas kementerian dalam semangat Indonesia Incorporated untuk menghadapi tantangan global di dunia pelayaran dan logistik maritim.