ShippingCargo.co.id, Jakarta— Pengelolaan pelabuhan rupanya tidak harus selalu jadi tanggungan negara. Lewat skema konsesi, pemerintah bisa melibatkan sektor swasta untuk mengelola, membangun, atau mengoperasikan fasilitas pelabuhan.

Tujuannya? Supaya layanan makin optimal, biaya logistik lebih murah, dan penerimaan negara lewat PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) meningkat.

Kenapa penting? Indonesia punya wilayah laut lebih luas dari darat. Potensi ekonominya besar, tapi infrastruktur transportasi laut harus kuat dan berkelanjutan.

PemerintahIndonesia sendiri, menurut Instagram resmi Ditjen Hubla, sudah mulai membangun sistem transportasi terintegrasi:

• Pelabuhan hub: Kijing, Patimban, New Priok
• Jaringan pelabuhan-bandara terpadu
• Akses jalan, rel, dan feeder yang mendukung

Bagaimana Konsesi Diatur? Berdasarkan PM 48 Tahun 2021:

• Durasi konsesi: hingga 80 tahun
• Kompensasi: minimal 2,5% dari pendapatan bruto
• Bentuk kerja sama: pembangunan, pengelolaan, dan/atau pengoperasian pelabuhan
• Melalui penunjukan langsung atau lelang kepada BUP (Badan Usaha Pelabuhan)

Bagaimana PNBP Dikelola? Kemenhub hanya mengusulkan kebutuhan penggunaan PNBP. Persetujuan tetap di tangan Menteri Keuangan. Contohnya:

• 25 Maret 2025: Kemenhub mengusulkan penggunaan PNBP
• 27 Mei 2025: Disetujui 75% dari PNBP konsesi untuk Ditjen Perhubungan Laut

PNBP ini digunakan untuk pembangunan fasilitas inti dan penunjang pelabuhan, alat navigasi, hingga pengawasan laut dan pantai.

Kesimpulannya, konsesi bukan semata soal efisiensi anggaran. Ini adalah bentuk kolaborasi strategis pemerintah dan swasta untuk memperkuat layanan publik, mempercepat pembangunan maritim, dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan.