ShippingCargo.co.id, Jakarta—Dalam dunia yang kerap memuja prinsip “due process” sebagai jantung demokrasi dan keadilan, Amerika Serikat kini tengah menghadapi cermin buram dari tindakannya sendiri. Lebih dari 100 pelaut asal Filipina yang bekerja secara sah di kapal pesiar milik Carnival Cruise Line telah dideportasi sejak April 2025 — tanpa satu pun dakwaan formal. Ironisnya, mereka juga dikenai larangan masuk selama sepuluh tahun.

Informasi ini mencuat dalam konferensi pers di Moonlight Port, Norfolk, Virginia, pada Minggu (20/7), bertepatan dengan sandarnya kapal pesiar Carnival Sunshine. Aquilina Versoza, Direktur Eksekutif PWC, menyatakan bahwa 21 kru dari Carnival Sunshine ditahan oleh Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (CBP) antara 13 April hingga 12 Juli. Selain itu, sekitar 80 kru dari Carnival Mardi Gras dan Carnival Vista juga mengalami nasib serupa pada April dan Mei, per Maritime Insitute

Versoza menuduh para kru dituduh memiliki konten pornografi anak tanpa bukti dan tanpa proses hukum yang semestinya. Tuduhan berat ini tidak pernah diajukan secara resmi apalagi dibuktikan di pengadilan, sehingga menimbulkan pertanyaan besar mengenai transparansi dan keadilan proses deportasi.

Dua mantan kru yang dideportasi, Earlson Jasmer Gamboa (29) dan Marcelo Morales Jr., mengungkapkan ketidakadilan yang mereka alami. Gamboa dideportasi tanpa pengacara dan dakwaan resmi, sementara Morales Jr. menyebut tuduhan palsu tersebut merusak reputasinya dan menyebabkan tekanan mental.

Sekitar 40 orang hadir dalam konferensi pers, menyerukan penyelidikan dari pemerintah AS dan Filipina, serta menuntut perlindungan hak-hak pekerja pelayaran Filipina. Mereka menyoroti tindakan penahanan dan deportasi yang dilakukan secara administratif oleh CBP tanpa proses pengadilan, yang dinilai melanggar hak-hak dasar pekerja migran.

Menanggapi situasi ini, Kedutaan Besar Filipina di Washington, D.C. pada 19 Juli mengeluarkan imbauan terkait hukum pornografi anak di AS, menekankan pentingnya kewaspadaan dan hak untuk mencari bantuan hukum jika dituduh secara keliru.

Di sisi lain, Carnival Cruise Line menyatakan telah bekerja sama dengan otoritas dan terus memberikan pelatihan keselamatan daring kepada para kru. Namun, PWC dan National Federation of Filipino American Associations tetap menggelar aksi protes pada 20 Juli, menyoroti penanganan kasus ini yang dianggap menciderai prinsip "due process" dan praduga tak bersalah. Peristiwa ini juga memicu pertanyaan mengenai peran Carnival Cruise Line dalam membela hak-hak pekerjanya.