ShippingCargo.co.id– Organisasi Maritim Internasional (IMO) akhirnya menyetujui dimulainya revisi regulasi keselamatan kapal niaga bertenaga nuklir, menandai babak baru dalam pengembangan teknologi maritim global yang ramah emisi dan berdaya tinggi.

Keputusan ini diambil dalam pertemuan ke-110 Komite Keselamatan Maritim IMO (MSC 110), yang mendengarkan berbagai usulan dari negara anggota dan LSM maritim terkait kebutuhan memperbarui Code of Safety for Nuclear Merchant Ships (Resolusi A.491) yang sudah usang sejak pertama kali diadopsi pada 1981.

Melalui sesi khusus, MSC 110 secara resmi menugaskan Sub-Committee on Ship Design and Construction (SDC) untuk mulai mengerjakan revisi kode tersebut, dengan prioritas dimulai pada Januari 2026. Arahan utamanya: peraturan keselamatan ini harus mencerminkan kemajuan teknologi nuklir terbaru dan tidak lagi terbatas pada reaktor air bertekanan (pressurised water reactor/PWR) dengan sistem propulsi uap langsung, per Splash 247.

Revisi juga akan mencakup konsep “kapal listrik penuh” (all-electric ships) dan pengoperasian reaktor generasi baru yang dirancang khusus untuk penggunaan sipil di laut.

CEO CORE POWER, Mikal Bøe, menyambut baik keputusan IMO ini dan menekankan pentingnya kerja sama erat antara IMO dan Badan Energi Atom Internasional (IAEA). “Langkah ini membuka jalan untuk membentuk kerangka kerja internasional yang menjamin keselamatan dan keamanan kapal nuklir sipil,” ujarnya dalam presentasi kepada MSC 110.

Sebagai bagian dari arah baru ini, IAEA juga akan meluncurkan proyek ATLAS (Atomic Technology Licensed for Application at Sea) pada akhir 2025. Inisiatif ini bertujuan mempercepat penciptaan regulasi global untuk teknologi propulsi nuklir dan pembangkit listrik terapung yang aman dan dapat diandalkan.

Dengan potensi sebagai sumber energi laut jangka panjang yang bebas karbon, penggunaan teknologi nuklir dalam industri pelayaran diharapkan dapat mendukung pencapaian target net-zero global. Namun, standar keselamatan internasional yang kuat dan modern sangat krusial agar perkembangan ini tidak menimbulkan kekhawatiran baru di sektor maritim dan masyarakat luas.